BANDUNG (Surya24.com) - Helat musyawarah DPP.KNPI Pusat di Bandung Jawa Barat, Jumat (3/2/2023) yang dihadiri T.Nazir, Sultan Siak Ke XIII Sri Paduka DYM Sultan Assayidis Syarif Nazir Abdul Jalil Syaifuddin yang ditunjuk mewakili lembaga LKPASI sampaikan sambutan di hadapan ribuan peserta musyawarah DPP KNPI Pusat.

Ratusan Raja, Sultan Se-Nusantara, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Tokoh Nasional, Adat, Budaya dan undangan lainnya menyampaikan gagasan penuntutan Hak Istimewa Swapraja yang sudah ada sejak Tahun 1950 lalu.

Hal ini disebutkan Kepala Bagian Administrasi Kesultanan Siak, Datuk Dr. H. Misri Hasanto M.Kes lewat saluran serulernya kepada media ini.

Di kesempatan ini, Sultan Siak Ke XIII yang bergelar Sri Paduka DY,MM Assayidis Syarif Nazir Abdul Jalil Syaifuddin diberi kesempatan waktu untuk menyampaikan kata sambutannya berharap Pemerintah Indonesia mengakui hak Masyarakat Adat Daerah sesuai dengan sejarah Raja- raja, Kesultan, Ratu dan Kepala Suku Adat masing-masing Daerah.

Sultan berharap agar Pemerintah Indonesia memberikan Daerah Istimewah (Swapraja) kepada daerah dengan masyarakat Adat yang memiliki adat dan budaya khusus atau istimewa.

Tengku Nazir juga meminta Pemerintah Indonesia melibatkan masyarakat adat melalui Raja-raja, Sultan, Ratu maupun Kepala suku Adat dalam mengelola aset komunal Istana, Tanah Adat, harta atau barang warisan, adat dan budaya daerah masing-masing, sebagai bagian budaya Nasional.

" Kesultanan Siak bersama Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Aceh, Kutai Kartanegara merupakan kesultanan yang turut memberi sumbangan terbesar bagi Republik Indonesia, oleh sebab itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) wajib melibatkan dan memperhatikan Raja, Sultan dan Pejuang 45 untuk berkontribusi terhadap pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), " ucap Sultan Siak Seri Indrapura ke XIII ini saat berdiri di podium Gedung Sate Bandung.

Usulan yang di sampaikan pada musyawarah agung untuk mendukung serta mengawal pelaksanaan musyawarah agung tersebut.

" Ditinjau dan tercatat dalam sejarah, Kesultanan Siak Sri Indrapura merupakan bagian dari Kerajaan-kerajaan Nusantara yang berjasa besar sebelum dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan, " ujar Sultan dihadapan 1500 pemuda Indonesia dari 38 Provinsi serta 500 peserta kirab budaya dan musyawarah agung tersebut.

Disebutkan Tengku Nazir, Kesultanan Siak bersama Pemerintah Indonesia atas kesadaran Sultan sendiri dan mendapat Daerah Istimewah (Swa praja) tahun 1950, sebagai kepala daerah swapraja adalah ditunjuk langsug Sultan Syarif Kasim ll oleh Presiden Soekarno saat itu.

Menurut T.Nazir, salah satu bukti jasa yang diberikan Kerajaan Siak menyumbang 13 juta Golden kepada Pemerintah Indonesia sebagai modal awal kemerdekaan.

Menurutnya, untuk menjamin kepastian hak-hak masyarakat adat hendaknya segera disahkan Undang-Undang Masyarakat Adat yang telah masuk Prolegnas sejak 2023 tahun ini.

" Kembalikan Daerah Istimewa (Swapraja) Siak yang telah ada sejak Tahun 1950 tersebut sebagai upaya Pelestarian Adat dan Budaya Melayu Riau dan Kepulauan Riau dan disamping itu Sultan Siak ke XIII ini juga berharap DPP KNPI dan BAPAMA dapat membantu perjuangan dan  mengawal usulan para Raja, Kesultanan dan Masyarakat Adat tersebut.

" Sambutanya yang saya sampaikan ini juga telah disampaikan tembusannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, " sebut Sultan Siak penuh semangat.

Acara Rakernas DPP KNPI dan Musyawarah Agung Raja dan Sultan Nusantara dibuka oleh Menko Marves Jendral (Purn) Luhut Binsar Panjaitan, didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sejumlah Menteri, Anggota DPR RI, Tokoh Nasional, Tokoh Adat, dan Ulama. (hy)